Publikata.com, Labuan Bajo – Dugaan permainan anggaran dalam proyek-proyek fisik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terus mengemuka. Dari hasil investigasi Publikata.com, satu dari proyek strategis bernilai miliaran rupiah di lingkup RSUD Komodo diduga kuat melibatkan secara aktif seorang pejabat tinggi dari luar wilayah, tepatnya dari Kabupaten Manggarai.
Pejabat tersebut, menurut informasi yang dihimpun dari berbagai sumber internal, bukan hanya memberi pengaruh, tetapi terlibat langsung dalam mengatur jalannya proyek, termasuk dalam proses pelaksanaan dan pembagian pekerjaan.
Dugaan ini memperkuat kecurigaan bahwa proyek pemerintah di Manggarai Barat tidak steril dari intervensi eksternal yang sarat kepentingan politik dan ekonomi pribadi.
Seperti diberitakan sebelumnya, proyek pemeliharaan fasilitas RSUD Komodo mengalami empat kali adendum kontrak, keterlambatan pelaksanaan lebih dari 250 hari, dan pada akhirnya ditemukan oleh BPK bahwa volume pekerjaan tidak sesuai dengan nilai pembayaran. Proyek tetap dinyatakan selesai dan telah dibayar penuh.
Namun di balik semua itu, informasi yang diperoleh Publikata.com mengarah pada satu figur penting dari kabupaten tetangga yang disebut bermain di belakang layar proyek ini.
Nama pejabat ini tidak muncul dalam dokumen resmi, namun keterlibatannya disebut-sebut oleh banyak sumber sebagai “otoritas informal” yang memegang kendali di balik pelaksana proyek.
Sumber lain mengungkap bahwa pejabat tersebut tidak bekerja sendiri. Ia disebut mendapat perlindungan dari seorang tokoh kuat yang saat ini berkedudukan diluar Mabar, dengan jaringan luas dalam proses pengadaan dan distribusi proyek Daerah.
Koneksi ini diyakini membuat banyak pelaksana di tingkat lokal tak berkutik, meskipun mengetahui kejanggalan dalam proses dan hasil proyek.
“Kalau soal siapa yang main di belakang proyek itu, orang-orang dalam Pemerintah juga tahu. Tapi tidak semua berani bicara, karena katanya ada yang pasang badan dari luar,” ungkap seorang yang namanya tidak ingin disebutkan.
Yang lebih mengkhawatirkan, informasi terbaru yang diperoleh Publikata.com menyebut bahwa pejabat yang sama kini sedang mengikuti proses lelang proyek baru tahun anggaran 2025 di Manggarai Barat.
Fakta ini menjadi tanda bahaya serius. Jika aktor yang sama yang sebelumnya diduga bermain dalam proyek bermasalah, kini masih bisa masuk dan mengakses proyek baru tanpa hambatan, maka jelas ada lubang besar dalam sistem pengawasan dan seleksi pengadaan di Pemda Manggarai Barat.
Kontrak Berubah, Aturan Diabaikan, Siapa Bertanggung Jawab?
Dalam klarifikasi sebelumnya, pejabat pelaksana proyek menyatakan bahwa semua perubahan kontrak sudah dilakukan berdasarkan justifikasi teknis. Namun ketika ditanya soal dasar hukum adendum sesuai Perpres 16 Tahun 2018 dan PMK 194/PMK.05/2014, mereka secara terbuka mengaku tidak mengetahui regulasi tersebut.
Pernyataan semacam ini menunjukkan bahwa proyek dengan nilai miliaran rupiah ternyata dikelola oleh pihak-pihak yang tidak paham aturan, atau berpura-pura tidak tahu, sementara uang negara mengalir ke luar sesuai pola yang dikendalikan dari belakang.
Kasus ini bukan sekadar kekeliruan administratif. Ini adalah indikasi kuat bahwa proses pengadaan proyek di Manggarai Barat berjalan dalam bayang-bayang kekuatan tak terlihat. Proyek yang dikerjakan, adendum yang ditandatangani, volume yang hilang, dan pengakuan bahwa aturan tidak diketahui semua itu membentuk pola sistemik yang membuka ruang kebocoran anggaran.
Ketika uang negara digunakan untuk proyek-proyek yang dikendalikan oleh aktor lintas wilayah, sementara pejabat lokal tidak tahu atau tidak berani bersuara, maka publik Manggarai Barat punya hak untuk tahu siapa sebenarnya yang mengambil keuntungan di balik bendera pembangunan.
Sudah saatnya pengawasan lelang dan pelaksanaan proyek diperketat, dan semua pihak yang terlibat secara aktif dalam proyek bermasalah tidak boleh lagi dibiarkan bebas ikut dalam proyek-proyek mendatang.
Penulis : Alex
Editor : Jupir
