Publikata.com, Labuan Bajo, Tuntutan masyarakat meminta hak keuangan yang diterima oleh DPRD Mabar menjadi wacana serius satu minggu terakhir di Kabupaten Manggarai Barat.
Organisasi Pemantau Keuangan Negara (PKN) yang selama ini fokus mengadvokasi persoalan publik angkat suara dan berbicara keras.
Sekretaris PKN, Oktavianus Dalang mendorong pemerintah agar hak keuangan anggota DPRD Mabar dipangkas sebagai bentuk empati terhadap kehidupan rakyat susah yang mereka wakili.
“Hak keuangan yang diterima oleh seluruh anggota DPRD Mabar itu sangat besar, bisa mencapai 40-an juta di luar pajak penghasilan sebulan berdasarkan perhitungan PP Nomor 18 Tahun 2017. Akan tetapi, dana sebesar itu tidak berbanding lurus dengan kinerja mereka baik pada porsi pengawasan, budgeting, dan legislasi”, Tegas Oktavianus, Labuan Bajo, Sabtu, 30 Agustus 2025.
Sekretatis PKN tersebut menilai bahwa hak keuangan tersebut dianggap mubazir dan tidak bermanfaat kalau disandingkan dengan kinerja mereka di parlemen.
Oktavianus juga merinci sejumlah persoalan penting yang seharusnya menjadi fokus utama DPRD Mabar, namun sampai kini tampaknya tidak mendapat perhatian yang cukup. Beberapa isu yang disorot antara lain:
- Tindak Lanjut Audit BPK terkait APBD TA 2024 yang belum jelas.
- Ancaman terhadap konservasi Pulau Padar akibat investasi yang tidak terkelola dengan baik.
- NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang tinggi, membebani rakyat.
- Pengelolaan Dana Pertiwi dan Dana Covid-19 yang tidak transparan.
- Aktivitas Galian C ilegal yang merusak lingkungan.
- Kasus Perbudakan dalam dunia kerja, dengan upah UMK yang terlalu rendah.
“Hak keuangan yang diterima oleh anggota DPRD Mabar berasal dari pajak rakyat. Maka, seharusnya mereka berpikir dan bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tambah Oktavianus dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Oktavianus meminta DPRD Mabar yang digaji pakai uang rakyat untuk memperbaiki peran mereka dan pro terhadap persoalan yang dialami rakyat.
“Perlu diketahui bahwa dana yang terima anggota DPRD Mabar itu berasal dari pajak rakyat, maka tugas utama mereka adalah berpikir tentang rakyat; bukan terima gaji untuk tidur atau menjadi ‘stempel’ kekuasaan”, Sindir Oktavianus.
Oktavianus juga meminta agar anggota DPRD Mabar menjadi corong perjuangan rakyat marginal dan bukan bagian dari pemain proyek.
“Sederet persoalan publik yang telah saya sebutkan itu harus menjadi antensi penting anggota DPRD yang katanya terhormat itu. Dan, jangan jadikan jabatan itu menjadi alat tukar mendapatkan keuntungan pribadi atas nama proyek pokir”, Kecam Oktavianus.
Terhadap keseluruhan persoalan yang menjadi polemik di Mabar, Oktavianus meminta agar anggota DPRD menjadi lebih produktif dan peka terhadap persoalan publik.
“Saya berharap agar ke depan, peran anggota dewan jauh lebih produktif dan pro terhadap kebutuhan rakyat Mabar dan menjadikan lembaga legislatif sebagai alat check and balances kekuasaan. Kalau tidak, pemberian hak keuangan yang besar kepada mereka yang besar itu mesti ditinjau kembali.”, Harap Oktavianus.
Penulis : Hatol
Editor : Editor
