Publikata.com, Labuan Bajo,- Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Manggarai Barat menuai kecaman karena pelayanan yang buruk.
Fasilitas minim, pelayanan berbelit-belit, dan sikap petugas yang dinilai kurang ramah dan terkesan menyepelekan urusan masyarakat adalah daftar panjang sekaligus potret pelayanan Dukcapil hari ini.
Pelayanan minor seperti itu justru seringkali dialami oleh masyarakat periferial dan tak berdaya padahal mereka berharap memperoleh pelayanan prima, akses mudah dan cepat selesai.
Herman dari kecamatan Macang Pacar Kepada media ini, mengaku sudah hampir seminggu mengurus dokumen di Kantor Dukcapil tetapi sampai hari ini belum selesai.
“Kami sudah berminggu-minggu di sini untuk urus akta, hingga saat ini belum juga selesai,” ungkap Herman saat ditemui di halaman kantor Dukcapil Labuan Bajo, Selasa (09/12/2025).
Selain Herman, Heribertus masyarakat dari Kecamatan Ndoso juga mengaku mengalami hal yang serupa.
“Sudah mau jalan dua minggu tetapi belum juga selesai, karena aturan yang berbelit-belit dan pelayanan yang tidak dari hati,” Keluh Heribertus.
Mereka mengeluh karena banyak waktu tersita dan hampir kehabisan biaya untuk menginap di Labuan Bajo.
Selain itu, keterlambatan pengurusan administrasi ini berpotensi pada terhambatnya urusan anak-anak mereka di sekolah bahkan teracam putus sekolah.
“Anak-anak kami terancam tidak bisa sekolah, karena dari pihak sekolah diwajibkan ada akta kelahiran saat pendaftaran. Inilah kekewatiran kami sebagai orang tua”, Tutur Heribertus.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Dukcapil menyarankan untuk mengonfirmasi ke sekretarisnya.
“Saya ada di luar, ketemu langsung pak sek saja” Kata Valentinus Andi melalui pesan singkat melalui whatsapp.
Problem yang dialami oleh masyarakat yang tidak menerima pelayan publik optimal di Dukcapil mendapat kecaman keras dari aktivis Pemantau Keuangan Negara (PKN) Mabar, Oktavianus Dalang.
Oktavianus Dalang mendesak Dukcapil Manggarai Barat untuk membenah diri dan tinggalkan pola kerja dan budaya birokrasi masa lalu yang sudah usang.
“Pelayanan Dukcapil yang masih memakai pola kerja birokrasi lama seperti lambat, tambun, dan acuh tak acuh harus segera berakhir. Saatnya Dukcapil menjadi yang terdepan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat”, Tegas Oktavianus.
“Pola kerja Dukcapil mesti menerapkan prinsip-prinsip good governace yang berorientasi pada pelayan dan harus sudah bergerak ke arah digitalisasi pelayanan”, Sambung Oktvianus
Selain itu, aktivis PKN ini juga meminta kepada Dukcapil untuk tidak menjadikan pelayanan yang berbelit-belit sebagai alat tukar dengan masyarakat.
“Jangan sampai pelayanan seperti itu menjadi alat tukar di hadapan masyarakat untuk memperoleh sesuatu”, Tuding Oktavianus.
Oktavianus juga meminta kepada para birokrat Dukcapil untuk tahu diri dan paham tupoksi berdasarkan regulasi yang tersedia.
“Saya meminta kepada para birokrat yang ada di Dukcapil untuk memahami tupoksi dan arah orientasi pelayanan yang ada di sana berdasarkan regulasi yang tersedia baik UU, peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun peraturan menteri”, Kata Oktavianus dengan nada tegas.
Penulis : Hatol
Editor : Tim Editorial
