Publikata.com, Labuan Bajo, Forum Peduli Manggarai Barat (FPMABAR) melakukan aksi demonstrasi di Kantor BPN Manggarai Barat, Kamis (24/04/2025).
FPMABAR menuduh BPN Mabar menjadi bagian dari biang kerok konflik agraria yang terjadi selama ini.
Ketua FPMABAR, Lorens Logam mengangkat beberapa konflik agraria di Manggarai Barat.
Pertama: Berkaitan dengan kedudukan hukum Haji Ramang Isaka dan Muhamad Syair dalam penerbitan sertifikat.
Menurut Lorens, kedudukan hukum dua orang tersebut wajib dijelaskan terbuka. Karena dalam penerbitan sertifikat di Labuan Bajo dan sekitarnya wajib mendapatkan pengukuhan dari dua orang tersebut.
“Legitimasi mereka di hadapan BPN Mabar itu seperti apa? Bilamana mereka menjadi bagian dari pegawai BPN Manggarai Barat, biar masyarakat diarahkan untuk berkoordinasi dengan dua orang ini saja saat ingin mengajukan permohonan sertifikat,” tegasnya.
Kedua: BPN Mabar tidak boleh menerapkan standar ganda dan disparitas perlakuan saat pengurusan sertifikat tanah. Hal tersebut bisa menjadi pemicu kebingungan di tengah masyarakat.
“Ada perlakuan berbeda kalau masyarakat dan korporasi mengajukan persyaratan permohonan sertifikat tanah. BPN lebih cepat mengurus pihak korporasi ketimbangan masyarakat, mungkin karena duitnya besar dan lancar”, sindirnya.
Ketiga, Berkaitan sengketa tanah di Pulau Kukusan yang terjadi sejak Tahun 2005 lalu.
Tahun 2005, salah satu masyarakat membeli tanah di Pulau Kukusan seluas 10 Hektar. Pada tahun sama yang bersangkutan mengajukan penerbitan sertifikat dua bidang seluas 2 hektar, sehingga sisanya 8 hektare.
Pada tahun 2024, masyarakat tersebut mengajukan permohonan penerbitan sertifikat untuk 8 hektar tersisa ke BPN Mabar tetapi pihak BPN belum bisa melakukan proses lebih lanjut karena ada pihak lain yang mengklaim tanah tersebut.
“Kita mencurigai BPN Mabar berusaha menghambat proses ijin karena sedang berkoordinasi kepada mafia tanah untuk melakukan pembajakan di lokasi atau tanah masyarakat yang memiliki hak sah,” Ucap Lorens.
Selain itu, Tri Deddy, salah satu peserta massa aksi menuduh konflik agraria di Manggarai Barat karena kinerja BPN sangat lambat.
“Manggarai Barat telah menjadi ladang konflik agraria yang berkepanjangan baik antar masyarakat ataupun masyarakat dengan pengusaha. Hal ini dipicu oleh kinerja BPN lamban”, ucapnya.
Untuk menyelesaikan konflik agraria yang berkepanjangan dan menciptakan iklim investasi yang sehat di Manggarai Barat, Deddy mendesak pemerintah segera membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas).
“Harus segera bentuk Satgas yang beranggotakan Kementrian ATR/BPN, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk melakukan investigasi mendalam persoalan carut-marut persoalan pertanahan di Manggarai Barat”, tegasnya.
Penulis : Jupir
Editor : Hatol
