Publikata.com, Labuan Bajo, Dugaan ‘pembangkangan’ pihak pengelola Lahan Parkir di Waterfront untuk menyetor pajak ke khas Daerah Kabupaten Manggarai Barat mendapat tanggapan bervariasi dari berbagai pihak.
Menurut Max Jupir, Pengamat Kebijakan Publik, sengketa lahan parkir tersebut adalah persoalan sederhana yang sengaja dibesarkan di ruang publik.
“Itukan persoalan kecil dan hanya butuh pendekatan sederhana untuk menyelesaikannya. Tanpa harus menimbulkan kegaduhan besar di ruang publik apalagi itu jadi bagian kelemahan instansi sendiri”, Jelas Max Jupir, Rabu (10/12)
“Ibu kepala Bapenda kan sudah memahami detail regulasi yang tersedia dan telah mengambil kesimpulan dari awal bahwa pihak pengelola lahan parkir tersebut ‘halal’ untuk dikenakan pajak. Lalu, mengapa itu tidak bisa dieksekusi?”, Tandas Max Jupir
“Jangan sampai kesimpulan yang menetapkan lahan parkir tersebut baru muncul setelah melihat angka statistikal realisasi Pendapatan Asli Daerah masih jauh dari proyeksi yang telah disepakati pada Perubahan APBD Tahun 2025. Apalagi ini sudah menjelang tutup buku tahunan”, Sinis Max Jupir
Menurut Max Jupir, seluruh SKPD di Manggarai Barat telah punya RKA SKPD yang memuat dokumen perencanaan dan penganggaran dari masing-masing dinas pada Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan pada Bulan Desember Tahun 2024, termasuk Bapenda itu sendiri.
“Pada konteks seperti Bapenda, dokumen tersebut sudah pasti memuat target pajak dan retribusi di seluruh Manggarai Barat dalam satu tahun anggaran berjalan, termasuk pajak lahan parkir Waterfront kalau sudah ditentukan secara regulatif. Kalaupun tidak sempat ada di RKA SKPD awal tahun itu telah dikoreksi pada Perubahan APBD Tahun 2025 yang memuat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak”, Jelas Max detail.
“Jadi bagi saya, ketika Lely Rotok selaku Kepala Bapenda meneriakkan bahwa pengelola lahan parkir Waterfrot tidak membayar pajak ke khas daerah, itu tidak lebih semacam Stand Up Comedy saja, dia tahu bahwa pihak ketiga itu harus membayar pajak tetapi dia tidak tertibkan administrasinya melalui regulasi, kan lucu” Kata Max Jupir
“Itu bisa diterjemahkan sebagai drama birokrasi di panggung depan untuk menutupi ketidakmampuan memanajerial salah satu instansi strategis di Mabar ini”, Tambah Max Jupir
Menurut tokoh muda ini, Bupati Manggarai Barat perlu mengevaluasi kepemimpinan di Bapenda ini secara periodik.
“Di tengah pemangkasan transfer keuangan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Manggarai Barat mesti meningkatkan kemandirian fiskal sebagai jalan keluar. Dan, salah satu lnstasi yang bertangungjawab untuk itu ya, Bapenda itu tadi. Butuh birokrat handal, energik, paham soal, dan bisa eksekusi keputusan’, Tutur Max Jupir
“Parameter terukur untuk mengevaluasinya tentu berdasarkan kinerja yang bersangkut selama menjabat jabatan itu. Kalau target antara proyeksi dan realisasi pendapatan asli terlalu ‘Jauh’, harus dicopot. Itu semangat meritorikasinya”, Tutup Max Jupir
Penulis : Hatol
Editor : Tim Editorial
